Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan (kasus kemiskinan) dan Upaya Pemecahannya

BAB I
PENDAHULUAN


Masalah kemiskinan telah lama ada sejak dulu kala. Pada masa lalu umunya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskunan sebagai penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh Negara-negara yang berkembang. Tetapi juga Negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di eropa. Mereka umunya tinggal di pemukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas dan pengangguran.
Amerika serikat sebagai Negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai Negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada Negara-negara lain. Namun, dibalik keadaan itu tercatat 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

i. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:
1. Kemiskinan Absolute,
2. Kemiskinan Relatif, dan
3. Kemiskinan Cultural.
1.1. Seseorang termasuk golongan kemiskinan absolute apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
1.2. seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan. Namun, masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
1.3. sedang miskin cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indicator ekonomi secara teroris dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pengeluaran.

ii. Jenis-jenis Kemiskinan dan Indikatornya ada dua, yaitu:
1. Kemiskinan Absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu.
2. Kemiskinan Relatif, pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.
Berbeda dengan kemiskinan Absolut, kemiskinan Relatif bersifat dinamis dan tergantung dimana seseorang tinggal.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.


I.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial. Kemiskinan mempengaruhi masalah sosial lainnya. Begitu pula sebaliknya. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar.
Memahami masalah kemiskinan sering kali memang menuntut adanya upaya untuk melakukan pendefenisian dan pengukuran. Sehubungan dengan hal ini, perlu disadari bahwa masalah kemiskinan telah distudi oleh berbagai ilmuwan sosial yang berasal dari latar belakang disiplin yang berbeda. Oleh sebab itu, wajar pula apabila kemudian dijumpai berbagai konsep dan cara pengukuran tentang masalah kemiskinan ini. Dalam konsep ekonomi misalnya, studi masalah kemiskinan akan segera terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Sementara itu ilmuwan sosial yang lain tidak ingin berhenti pada konsep konsep tersebut, melainkan mengaitkannya dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk bentuk deferensiasi sosial yang lain.
1.2. RUMUSAN MASALAH
Ada beberapa kemungkinan penyebab kemiskinan, di antaranya tingkat penganggran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, keterbatasan fisik atau mengalami kecacatan, biaya kesehatan yang sangat tinggi, ketergantungan alkohol dan kecanduan obat terlarang, jumlah anggota keluarga yang tidak seimbang dengan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki keterampilan dan keahlian tertentu atau upah yang terlalu rendah.
Daftar ini tentunya masih bisa diperpanjang lagi. Artinya penyebab kemiskinan sangatlah banyak dan karenanya dibutuhkan serangkaian kebijakan dan program sosial untk mengrangi kemiskinan. Kemiskinan berkaitan dengan hampir seluruh masalah sosial, misalnya masalah masalah yang berhubungan dengan kondisi emosi seseorang, ketergantngan alkohol, pengangguran, deskriminasi rasial dan seksual. Pada intinya kemiskinan kaitannya dengan masalah sosial sangatlah rumit.
Masalah sosial bisa menjadi penyebab kemiskinan dan kemiskinan juga pada gilirannya akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat khususnya daerah perkotaan.

I.3 TUJUAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai masalah – masalah Sosial di Indonesia khususnya masalah kemiskinan. Dan masyarakat di Indonesia lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya seperti kesenjangan sosial dan pengangguran.


BAB II
PERMBAHASAN


II.A. Intensitas dan Kompleksitas Masyarakat

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek. Seperti sosial, ekonomi, psikologi dan politik.
ii. Aspek sosial terutama berkaitan dengan:
- akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi
iii. Aspek ekonomi terutama berkaitan dengan:
- terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang.
iv. Aspek psikologi berkaitan dengan:
- akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir.
v. Aspek politik yaitu:
- berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan,
- diskriminatif, dan
- posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

II.B. Latar Belakang Masalah
Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latar belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih mudah diidentifikasikan sifat, keluasan, dan kedalaman masalahnya. Dalam proses berikutnya, pemahaman latar belakang masalahnya ini juga akan sangat bermanfaat guna menetukan langkah-langkah sebagi upaya menanganinya.
Penyebab Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
• Secara ekonomi politik melihat masalah kemiskinan sebagai akibat tidak meratanya penguasaan sumber daya dalam masyarakat.
• Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.


II.C. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat
Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara bottom up. Dengan demikian Pemerintah daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.
Dengan pengelolaan yang bottom up akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang mampu memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif.
Namun di lain pihak, anggaran pembangunan yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang impelementasi program pembangunan,tersebut.
Kewenangan pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah daerah dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan miskin membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat.
Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.
Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.

 Respon masyarakat terhadap masalah sosial:
o Masalah sosial terutama masalah kemiskinan, pemerintah atau masyarakat bisa mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kebersamaan atau kekeluargaan dengan diadakannya program perdagangan di pasar modern atau tradisional dengan berbagai macam bentuk, agar masyarakat terpacu untuk bisa mengembangkan kreasi mereka masing-masing. Sehingga masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
o Tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di bandingkan masyarakat yang lain.

 Penanganan masalah sosial oleh masyarakat itu sendiri dalam berbagai hal saling mengisi dan saling melengkapi , dengan tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Negara). Menempatkan usaha pelayanan sosial yang merupakan salah satu implementasi dari kebijakan social oleh negara tersebut akan melibatkan interkasi atau hubungan timbal balik antar tiga pihak, yaitu agency,worker dan client..

C.1. Mengembangkan sistem yang responsif
 Dengan adanya program subsidi agar perekonomian rakyat terbatu sehingga mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia
 Dalam segi pendidikan dengan adanya bantuan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk membantu rakyat yang kurang mampu agar menjalankan program wajib 9 tahun.


 Melalui upaya development, strategi community development dan strategi pembangunan lain. Community Development merupakan strategi untuk mendorong proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang berstandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat, akan tetapi tidak menutup pintu bagi pemanfaatan sumber daya eksternal.
 sosiatri adalah ilmu penyembuhan masyarakat, pengobatan penyakit social, seperti pediatric,geriatric dan psikiatri memulihkan berturut-turut penyakit anak,orang tua dan jiwa. Yang perlu digaris bawahi dan mempunyai kaitan dengan tulisan ini adalah pernyataan bahwa sosiatri tidak hanya berurusan dengan pekerjaan social atau pelayanan social, melainkan juga penyakit masyarakat yang kebanyakan adalah karena kegagalan umpan balik.


C.2. Pemanfaatan Modal Sosial
- Memudahkan institusi bekerja mencakup semua keseluruhan pemerintah
- Dalam level individu memungkinkan bagi individu untuk percaya kepada
institusi untuk bekerja dengan baik.
- Modal sosial dapat dibedakan dalam dua kategori:
fenomena kognitif dan structural. Dalam fenomena kognitif modal sosial tumbuh dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya termasuk nilai dan norma. Dimensi struktural fenomena modal sosial terkait dengan organisasi sosial dan institusi sosial yang di dalamnya terkandung peranan, aturan dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas dalam mendorong kerja sama.

C.3. Pemanfaatan Institusi Sosial
berbagai pihak yang dapat menjalankan peranan dalam pelayanan dan perlindungan social guna memberikan kontribusi bagi pemenuhan kesejahteraan sosial.


Unsur-unsurnya adalah:
1. Asosiasi sukarela yang dapat meliputi kelompok swadaya, lembaga sukarela independent, lembaga sukarela kuasi pemerintah dan lembaga nonprofit kuasi pemerintah
2. Lingkungan tetangga dan rumah tangga yang berasal dari keluarga ekstended dan solidaritas bertetangga
3. Pasar, berupa usaha bisnis yang bersifat privat dan
4. Negara, berupa pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara.
Dalam sub bab ini titik berat perhatian dalam analisi tidak difokuskan pada keberadaan masalah-masalah sosialnya, akan tetapi di titik beratkan pada analisis tentang keberadaan organisasi-organisasi social yang berfungsi melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial, termasuk di dalamnya energi sosial dan potensi yang ada dalam masyarakat.

a. Organisasi Masyarakat
Secara garis besar organisasi sosial atau masyarakat yang melakukan usaha dalam mencapai sasaran tertentu adalah:
- Institusi masyarakat lokal
- Organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi
- Lembaga swadya masyarakat.
Ketiganya merupakan organisasi sosial non permerintahan karena tumbuh dari dalam dan atas prakarsa masyarakat sendiri. Organisasi masyarakat yang bersifat lokal dapat tumbuh sebagai bentuk aktualisasi berbagai pranata sosial yang ada dan tidak jarang pula didasarkan pada pengalaman ajaran agama, dengan demikian di dorong oleh motivasi religius.Disamping intitusi lokal, dalam masyarakat juga telah tumbuh organisasi sosial yang memberikan fungsi pelayanan sosial dan didorong oleh prinsip filantropi. Di antara organisasi ini ada yang sudah merupakan intitusi yang relatif mapan dan memberikan pelayanan secara berkesinambungan seperti PMI, akan tetapi adapula yang sifat kegiatannya temporer, seperti menggalang bantuan masyarakat untuk korban bencana alam. Kelebihan dari bentuk ini adalah lingkup kegiatannya yang tidak terlalu di batasi oleh ikatan lokalitas dan kekerabatan.
b. Organisasi Swasta
Sektor swasta sesuai sifatnya, pada umunya adalah bidang usaha yang sangat memperhitungkan profit. Dengan demikian, apabila di kaitkan dengan usaha kesejahteraan sosial, maka juga ditemukan organisasi swasta yang melakukan kegiatan atau usaha pelayanan sosial dalam orientasi profit. Sebagai contoh dapat dikemukakan bentuk perusahaan asuransi baik yang memberikan jaminan hari tua, pendidikan anak, maupun jaminan kecelakaan dan musibah yang lain. Dalam bentuk yang lain, perusahaan swasta yang berorientasi profit dan memiliki usaha di luar bidang pelayanan sosial dan jaminan sosial, sebetulnya juga dapat melakukan usaha “sampingan” dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial.
o Organisasi antar perusahaan dengan berbagai ketentuan sosial
o yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyarakat bagi terpeliharanya semangat kepedulian sosial dan solidaritas sosial
o Regulasi perusahaan atau industri
o Kerjasama dan hubungan kemitraan antar organisasi sosial
o Corporate Social Responsibility

c. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial
Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai organisasi sosial bagi perwujudan kesejahteraan social dan untuk mendorong aktualisasi potensi, dibutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Iklim yang kondusif tersebut dapat terbangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilai filantropi, solidaritas sosial dan empati. Untuk mendorong ke arah kondisi tersebut pemerintah dengan otoritas dan sumber daya yang dimiliki dapat memfasilitasi berbagai kampanye dan gerakan dalam masyarakat yang mengarah pada orientasi nilai tersebut. Lebih dari itu, pemerintah dalam hal ini juga harus memberikan teladan dalam aktualisasi nilai tersebut dalam berbagai kebijakan yang dibuat, terutama dengan meningkatkan alokasi dan porsi perhatian pada kebijakan sosial. Kontribusi dapat melalui dukungan financial atau fasilitas kepada intitusi yang berbasis masyarakat lokal maupun LSM yang secara melembaga telah melakukan aktivitas tersebut. Pada era krisis ekonomi, organisasi sosial nonpemerintah baik yang berbasis masyarakat lokal maupun LSM sebetulnya dapat diharapkan memberikan pelayanan sosial alternatif untuk mengisi keterpurukan Negara akibat krisis. Walaupun demikian ternyata organisasi sosial nonpemerintah ini pun mengalami hambatan dalam melakukan pelayanan sosial yang berkesinambungan karena kurangnya donasi masyarakat.


d. Kerjasama dan Jaringan
Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing-masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis, perlu dijajagi berbagai kemungkinan kerja sama antarorganisasi pelayanan sosial yang ada. Keberadaan semacam forum komunikasi cukup relevan dalm rangka membangun komitmen bersama, pertukaran informasi, dan melihat kemungkinan hubungan sinergis dan saling mengisi. Forum semacam ini juga dapat menjadi media bagi stakeholder untuk menjalani proses belajar sosial. Melalui berbagai dialog dan interaksi antarsesama, masing-masing pihak dapat saling belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribusinya bagi perwujudan kesejahteraan sosial. Media tersebut akan dapat memberikan banyak inspirasi, sehingga masing-masing pihak terdorong untuk melakukan suatu bentuk usaha pelayanan sosial yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan terjalinnya komunikasi akan dapat mendorong kesadaran bahwa masing-masing memiliki kekurangan yang dapat diisi oleh kelebihan pihak lain.

II.D. Upaya Penanganan Masalah
Kondisi kemiskinan di Indonesia terus mengalami tren penururnan yang cukup besar. Meskipun demikian, tantangan ke depan untuk mencapai target yang ditentukan juga masih cukup besar. Untuk itu,pemerintah telah menetapkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan sebagai tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah pada tahun 2009. Hal ini jika dilihat dari Rancangan Anggaran dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sebagai bukti komitmen dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp. 66,2 triliun untuk menanggulangi kemiskinan pada tahun 2009. Besaran anggaran untuk program kemiskinan tersebut dalam APBN meningkat sekitar tiga kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008. Dengan anggaran tersebut, angka kemiskinan ditargetkan dapat berkurang dari 15,4 persen pada tahun 2008 menjadi 12-14 persen pada tahun 2009. Peningkatan anggaran saja tentu belum cukup tanpa disertai dengan perencanaan program yang lebih efektif. Karena itu, selain peningkatan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan itu pemerintah telah melakukan harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang implementasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia.

D.1. Cara Menangani Masalah Kemiskinan seperti:
1. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial
2. program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial
3. bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha miro, dan pendistribusian bantuan kemanusiaan, dan lain-lain
4. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
6. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
7. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE (kelompok usaha bersama)
8. Pendekatan botton up, bukan pendekatan top down.
D.2. Cara lain dalam penanganan masalah Sosial (kemiskinan) :
Pertama meliputi program bantuan dan perlindungan sosial. Sasaran kluster ini ialah rumah tangga sangat miskin dengan pendapatan sebesar USD 1 per hari (kira-kira Rp. 9.000,- an) per orang; rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin.
Program layanan dasar bagi kluster ini yakni penyaluran beras subsidi (raskin), jaminan kesehatan (jamkesmas), pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin. Kategori miskin terbagi menjadi hampir miskin, miskin beneran, sangat miskin dengan pendapatan sebesar USD 1 per hari (kira-kira Rp. 9.000,- an) per orang. Selain itu, kluster ini juga mencakup bantuan operasional sekolah, pemberian bea siswa (SD, SMP, SLTA dan PT). Pembiayaan berasal dari pajak masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemerintah menyalurkan B.O.S (Bantuan Operasional Sekolah) dan B.O.K (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk 8.000 unit Puskesmas di seluruh Indonesia.
Kedua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kluster ini terdiri dari masyarakat yang lepas dari kluster pertama. PNPM meliputi Inpres Desa Tertinggal (IDT),
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan lain-lain.
Pada kluster ini, bantuan diberikan seperti pemberian “kail” bukan ikan bagi kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin agar masyarakat bisa mandiri. PMPM dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Pemberian bantuan bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk pelatihan-pelatihan. “Diibaratkan masyarakat yang memerlukan bantuan diberikan pancing bukan ikan,” ujar Menko Kesra.
Masyarakat miskin yang sudah keluar atau tidak masuk dari kluster pertama dan kedua, dikategorikan Ketiga. Mereka memiliki mata pencaharian atau usaha yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasar tetapi perlu ditingkatkan. Program-program pada kluster ini yaitu program-program bantuan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil berupa modal atau peningkatan kapasitas dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk menunjang program tersebut, Agung laksono mengatakan pemerintah telah memberikan dana jaminan kepada bank sebesar 20 triliun per tahun untuk kelancaran pengajuan kredit (KUR). . Kluster ketiga yaitu pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan program yang akan di jalankan. Dengan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, diharapkan kepentingan dan permasalahan lapisan miskin ini akan dapat tercermin dalam program yang di buat. Dalam kapasitas ini, perwujudannya dapat berupa representasi wakil-wakil mereka dalam suatu koalisi bersama antara agen-agen pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan pimpinan elemen-elemen penting dalam masyarakat (tripartite coalition). Bentuk yang kedua berupa partisipasi dalam perkembangan program. Dasar pemikirannya adalah, sebagai kelompok sasaran, lapisan miskin akan berkedudukan sebagai konsumen program. Oleh sebab itu, agar program yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kelompok sasaran, maka mereka perlu didengar pendapat dan sarannya terutama tentang kebutuhan dan kepentingan serta aspirasinya yang benar-benar riil.
Bentuk partisipasi ketiga lebih menekankan pada keterlibatan dalam gerakan sosial, Bentuk ini barangkali paling radikal dan controversial dibandingkan bentuk yang lain. Dalam konsep ini lapisan miskin dilihat sebagai pihak yang tidak berdaya. Oleh sebab itu, agar mereka dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan stimulasi dan dukungan agar dapat menjadi pressure group yang efektif. Bentuk partisipasi yang keempat yang biasanya dinilai sebagai bentuk yang paling tidak kontroversial, berupa keterlibatan lapisan miskin di dalam berbagai pekerjaan. Salah satu dasar pertimbangannya adalah bahwa mereka menjadi miskin karena terbatasnya alternatif bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan.
Keempat bentuk tersebut adalah sekadar alternatif yang di tawarkan Kramer. Alternatif nama yang dipilih akan sangat ditentukan oleh kondisi permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Tidak tertutup pula kemungkinan adanya modifikasi dari berbagai model yang ditawarkan tersebut.

BAB III
PENUTUP

III.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan maka saya dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

* Intensitas dan kompleksitas masalahnya terdapat beberapa aspek psikologis, sosiologis, politik, dan ekonomi.

* Latar belakang masalah penyebab kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun cultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Selain itu, penjelasan secara ekonomi politik, lebih melihat masalah kemiskinan sebagai akibat tidak meratanya penguasaan sumber daya dalam masyarakat.

* Penanganan Masalah berbasis masyarakat. Tindakan penanganan oleh masyarakat lebih merupakan tindakan yang terstruktur dan melembaga yang merupakan bagian dari pola kehidupan sosialnya. Dan respon masyarakat terhadap masalah sosial umunya merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Dengan mengembangkan system sosial yang responsif, pemanfaatan modal sosial, pemanfaatan institusi sosial. Dalam pemanfaatan institusi sosial terdapat juuga organisasi masyarakat, organisasi swasta, optimalisasi kontribusi dalam pelayanan sosial, dan kerjasama dan jaringan.


* Upaya Penanganan Masalah bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu : Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih dititikberatkan pada peningkatan kalitas manusianya sehingga akan dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya. Selain itu adanya juga partisipasi lapisan miskin dalam program pengentasan kemiskinan.
III.2. Saran
Dengan masih besarnya tingkat kemiskinan di masyarakat maka pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ini. Karena seperti yang kita ketahui kemiskinan merupakan salah satu penyebab ketidakmakmuran masyarakat Indonesia. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus berpihak pada kaum miskin agar mereka tidak semakin tertindas dengan masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Selain itu harusnya pemerintah dapat memperbanyak sector-sektor usaha angka pengangguran dapat ditekan karena seperti yang kita ketahui pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan.
III.3. Kritik dan Saran
Dari makalah diatas saya sadar bahwa makalah ini mempunyai banyak kekurangan, baik dari isi makalah maupun cara penyampaian atau tata bahasa yang digunakan kurang benar dan menarik. Dengan membuat makalah ini saya sudah berusaha semampu saya dengan menggunakan tata bahasa Ejaan Yang Disempurnakan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi Anda dan kita semua yang membacanya. Dari kekurangan makalah yang saya buat, saya mohon kepada para pembaca studi makalah ini bisa memberi kritik dan saran agar saya bisa mengembangkan dan menyempurnakan lebih baik lagi dalam pembuatan makalah lainnya.
Kritik dan saran bisa dikirim lewat @mail saya: dwi.respati@gmail.com


REFRENSI:


http://www.scribd.com/doc/14597304/TEORI-KEMISKINAN
http://japarde.multiply.com/journal/item/43
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#Penyebab_kemiskinan
http://4lvoe.blogspot.com/2008/10/penanggulangan-kemiskinan-berbasis.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_masyarakat
http://www.sinodegbi.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=513:kemiskinan-&catid=1:latest-news
Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
http://www.google.com/